NDAK SIAP & LKMD (Lebih Kurang Mohon Dimaklumi)

Oleh: Hendrasyah Putra

Ndak siap.... begitulah kata-kata yang masih terkenang dalam pikiran saya. Kata-kata itu sendiri mengingatkan saya ketika semasa duduk dibangku kuliah dahulu. Kata-kata yang dilontarkan oleh salah seorang dosen saya sewaktu memberikan kuliah studi kasus hukum perburuhan itu sebenarnya memiliki arti tersendiri bagi saya.

Sebuah arti yang begitu dalam maknanya dan juga menggelitik hati. Begitu dalam maknanya karena pada saat itu harusnya kami (mahasiswa) tentunya sudah siap sebelum mata kuliah itu dimulai. Apakah kesiapan itu dari sisi materil (substansi/materi kuliah) ataupun dari segi formil (kehadiran dalam ruang kelas).

Menggelitik hati, harusnya kami yang pada waktu itu mahasiswa, tentunya malu dengan ketidaksiapan kami ketika kuliah itu berlangsung. Oleh karena itu, kami begitu pantas menerima perkataan “Ndak siap” yang dicuapkan dengan sinis dan ditambah lagi dengan sebuah akronim LKMD, “lebih kurang mohon dimaklumi”. Lengkap lah sudah oleh-oleh yang diberikan dosen kami kala itu.

Fenomena Ndak Siap

Ndak siap, kini apa yang dahulu pernah dicuapkan dosen saya itu betul-betul menunjukkan sebuah wujud yang nyata. Selain menjadi ide dalam tulisan kali ini, kata-kata itu juga bagi saya bisa menggambarkan kondisi Indonesia dalam konteks yang kekinian.

Kondisi “ndak siap” itu sendiri sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adalah praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotis) yang sudah menjadi rahasia umum dan “kelaziman” di negeri ini. Hal ini tentunya menjadi sebuah gambaran yang tepat untuk kata-kata “ndak siap”.

Hal yang lalim berubah menjadi lazim, sebuah fenomena yang begitu akrab dengan Indonesia dalam konteks kekinian. Hal ini terbukti dengan Bribe Payer Index (BPI) atau indeks pembayaran suap pada 2011 yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati empat negara yang melakukan tindak suap terbanyak di dunia.

Bukan suatu hal yang mengejutkan bagi saya, setidaknya saya telah “menyiapkan diri” untuk kabar buruk ini. Anggapan sayapun kiranya tidak berlebihan, jika menurut saya pembaca sekalianpun kiranya sudah “memaklumi” jika negara tercinta kita ini masuk empat besar negara pembayar suap di dunia.

Integritas, saya kira hal ini bisa memecah kebuntuan maraknya praktik KKN di negeri ini. tapi bagaimana mungkin, penduduk Indonesia yang jumlahnya dua ratus juta jiwa ini tidak pernah menaikan dan mendorong manusia-manusia yang memiliki integritas dan kualitas.

Sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah kita maklumi bersama, buruknya perekrutan pelayan publik (saya lebih suka menyebut pelayan publik daripada PNS) yang berbau kecurangan sudah barang tentu mematikan peluang bagi manusia-manusia Indonesia yang memiliki integritas dan kualitas.

Buruknya perekrutan CPNS ini kiranya juga diamini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ia mengatakan bahwa proses rekrutmen kedepannya akan dilakukan secara fair dengan tes murni, sehingga sehingga menciptakan rasa keadilan dan CPNS yang diterima memiliki kemampuan (sumber: http://informasicpnsbumn.com/berita/menpan-berkata-tidak-ada-penerimaan-pns-luar-tes-cpns.html).

Apa yang disampaikan Azwar Abubakar tersebut kiranya menyiratkan bahwa buruknya perekrutan PNS, sehingga kedepannya harus diciptakan perekrutan PNS yang “fair” dan kedepannya Indonesia diharapkan memiliki PNS yang memiliki kemampuan.

Untuk itu, pada kesempatan yang telah lalu, saya sempat mengkritik pemberitaan di media cetak lokal Kal-Bar, yakni Equator. Dalam kesempatan itu, saya mengkritik 50 puluh warga Singkawang yang ditipu calo PNS. Menurut pendapat saya, kelima puluh warga Singkawang itu adalah penipu yang gagal menipu.

Bagi saya, kelima puluh warga Singkawang itu sangatlah pantas dijadikan salah satu contoh “ndak siap”.  Ndak siap untuk bersaing secara jujur, ndak siap dengan kemampuan sendiri, ndak siap merelakan yang menjadi pelayan publik adalah orang-orang yang memiliki kualitas, ndak siap untuk mencari kerja dengan cara yang halal dan ndak siap menempuh cara yang jujur.

. 

Fenomena LKMD (Lebih kurang Mohon Dimaklumi)

LKMD (Lebih kurang mohon dimaklumi), begitulah cara dosen saya memberikan semangat kepada kami. Baginya, jika sewaktu kuliah tidak pernah bersungguh-sungguh, maka kelak ketika terjun dimasyarakat akan mendapatkan stigma “lebih kurang mohon dimaklumi”. Sebuah motifasi yang juga bisa menjadi sindiran bagi kami. Tapi, bagi saya hal itu tak mengapa, karena kata-kata itu telah menjadi picu agar saya tak mendapat stigma LKMD.

 Berbicara tentang pelayan  publik yang mendapat stigma LKMD ini, rasanya agak begitu aneh dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka dua ratus juta jiwa.

Mengapa menjadi aneh? Bagi saya, menjadi aneh karena Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dua ratus juta jiwa ini harusnya memiliki banyak peluang untuk memiliki manusia-manusia yang berintegritas serta berkualitas yang tampil sebagai pelayan publik.

Beberapa waktu yang yang lalu saya juga “sudah memaklumi” ketika membaca berita yang mengungkapkan bahwa 95% PNS tidak kompeten. Pernyataan ini sediri saya kutip dari Azwar Abubakar (Menpan dan RB) (sumber : http://informasicpnsbumn.com/berita/ternyata-95-persen-pns-Indonesia-tidak-memiliki-kompetensi.html ).

Dalam pemeberitaan itu, Azwar Abubakar juga mengungkapkan Alasan tidak memilikinya kompetensi itu, seperti: tidak ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, CPNS diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dan banyak PNS yang tidak mau mengikuti pelatihan.

Jika jumlah PNS yang katanya 4,7 juta (diluar TNI/Polri) orang  itu bekerja, maka hanya 235000 (dua ratus tiga puluh lima ribu) saja yang berkompeten. Berarti ada 7165000 (tujuh juta seratus enam puluh lima ribu) PNS yang tidak berkompeten. Jumlah yang cukup mengerikan, tapi hal ini tidak pernah menyadarkan kita untuk mendorong dan mengangkat manusia-manusia Indonesia yang memiliki integritas dan kualitas ketempat yang selayaknya.

Faktor Normal Ataukah Faktor Poisson?

Diakhir tulisan kali ini, ijinkan saya untuk mengutip sebuah diskusi antara kedua orang sahabat saya yang memiliki latar belakang ilmu statistik. Diskusi yang bermula dari isu integritas yang saya lontarkan tersebut ternyata memancing kedua sahabat saya untuk memberikan pendapat yang berdasarkan ilmu statistik yang mereka pelajari.

Bagi salah seorang sahabat saya, fenomena Pelayan Publik yang tidak berkompeten itu bukanlah suatu hal yang tidak nyata (tidak ada). Baginya, dengan menggunakan pendekatan teori distribusi normal, maka yang menyebabkan ketidaknyataan tersebut adalah faktor pengalinya lebih dominan (ditempatkan tidak sesuai bidang kerjanya/kompetensinya) sehingga hal ini menyebabkan munculnya peluang tidak berkompeten lebih tinggi dari yang berkompeten. Agaknya, sahabat saya yang satu ini masih Optimis manusia Indonesia yang memiliki Integritas dan kualitas masih banyak.

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh sahabat saya yang satunya lagi, walaupun sama-sama mengenyam ilmu Statistik dan berkuliah di tempat yang sama, hal ini tidak menjadikan pendapat kedua sahabat saya ini sama. Bagi sahabat saya yang satunya lagi ini, baginya pendekatan dengan teori distribusi poisson sangat tepat untuk menggambarkan fenomena ini.

Baginya, langkanya Pelayan Publik yang memiliki integritas dan kualitas ini peluangnya sangat jarang terjadi, sehingga ketika hal itu muncul sekalipun hanya menjadi sebuah “simpangan”. Mungkin, bagi sahabat saya ini, orang yang memiliki integritas dan kualitas sudah langka atau mungkin sudah terancam punah di negeri ini.

Ah sudahlah, apapun teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebab kelalaliman ini, dan apapun niat baik yang disampaikan oleh Menpan Azwar Abubakar serta teriakan lantang yang telah dikumandangkan oleh Presiden Yudhoyono untuk berdiri paling depan memberantas KKN, tentunya hal ini berawal dari kita untuk membaikan diri kita terlebih dahulu dan selanjutnya mendorong perbuatan baik untuk tampil dan menyingkirkan kelaliman yang selama ini dianggap lazim.