Berdagang Dengan Begundal

sumber:www.memecenter.com

Oleh: Hendrasyah Putra

Membanggakan memang diantara negara ASEAN hanya Indonesia yang masuk G20. anggota G20 sendiri terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar dan ditambah dengan Uni Eropa. Walau tertera kata-kata “perekonomian besar” dan bahkan Singapura yang “konon katanya” lebih makmur dibanding negara kita toh faktanya juga tidak masuk G20. Tetapi saya pikir sudah cukup puja dan puji itu. Kita harusnya menjadi realistis, dengan tingkat korupsi yang masih membelit disegala sektor di negara ini tentunya secara logika kita tak akan bisa berharap banyak dengan kemakmuran yang selalu dijadikan janji manis setiap musim kampanye berlangsung.

Berbicara korupsi tentu kita bicara data tentang Indeks prestasi korupsi. Mengutip dari situs www.ti.or.id pada artikel corruptions perception index (CPI) 2015 peringkat Indonesia Naik 19 Posisi pada tahun 2015, skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Lebih lanjut, dalam artikel tersebut juga disampaikan bahwa  skor dan peringkat Indonesia masih belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).

sumber: www.ti.or.id

KEPASTIAN HUKUM : APAKAH BENAR ADA?

OLEH :

HENDRASYAH PUTRA

Belakangan ini mungkin orang-orang mempertanyakan tentang keberadaan kepastian hukum. Mungkin kepastian hukum tidak begitu rumit jika kita hanya berbicara kepastian hukum itu adalah kepastian peraturan yang tertulis. Bagi saya kepastian hukum hanyalah bersifat relatif ketika kepastian yang dicari tersebut dalam sebuah hukum yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Diterimanya praperadilan Komjen Budi Gunawan belakangan menimbulkan sebuah tanda tanya besar terkait kepastian hukum. Status tersangka yang menjadi salah satu dari permohonan praperadilan tersebut memang jauh panggang dari api jika merujuk pada praperadilan yang diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP yang berbunyi  “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

“MISDEMEANORS” MASIH DIPANDANG SEBELAH MATA

Oleh:

HENDRASYAH PUTRA 

Sangat memprihatinkan dan memalukan bagi saya ketika melihat tuduhan-tuduhan terkait perbuatan tercela (skandal seks) yang pernah dilakukan oleh ketua KPK Abraham Samad. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa jika hal tersebut benar, tetapi hal tersebut merupakan sebuah “masa lalu”. Saat ini posisi beliau adalah Pimpinan KPK yang telah “lulus proses seleksi” pimpinan KPK yang “katanya” begitu rumit dan sulit.

Di Indonesia perbuatan tercela mungkin masih dipandang sebelah mata dan sangat tabu untuk melengserkan seseorang dari jabatannya. Kondisi tersebut memang sangat berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang liberal dimana sejarah ketatanegaraan Amerika sendiri telah banyak mencatat pejabat negara yang mengundurkan diri dari jabatannya karena melakukan misdemeanors (perbuatan tercela).

Dalam pengamatan saya,  negara yang menganut paham liberal tersebut malah sangat menjaga yang namanya bibit, bebet dan bobot penyelenggara negaranya dimana dalam Konstitusinya pada Article. II. - The Executive Branch Section 4 – Disqualification, menyatakan bahwa “The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”.

RASA MALU SUDAH HILANG

Rasa malu sudah hilang, saya pikir ini adalah gambaran yang cukup tepat dalam konteks Indonesia kekinian. Kasus korupsi, suap-menyuap serta backing membacking bisnis ilegal yang dilakukan dengan bebas tanpa ada sedikutpun rasa tanggungjawab kepada rakyat dan rasa takut akan sanksi hukum.

Bukan lagi menjadi sebuah hal tabu yang di negeri ini ketika seseorang yang disangka melakukan tindak pidana tetapi dicalonkan atau bahkan dipromosikan untuk posisi jabatan yang lebih tinggi seperti pada kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dicalonkan sebagai Kapolri dan Hasban Ritonga yang dicalonkan sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara.

Perdebatan secara hukum positif memang akan menyandarkan pada prosedur yang terpatri pada text-text peraturan perundang-undangan. Secara langsung hal ini memang berakibat pada hilangya sisi “manusia” pada hukum itu sendiri.

Memang terlalu naif jika kita berpikiran bahwa hukum itu bebas nilai dan dengan begitu harus diikuti dan dituruti walau melukai nurani.

Banyak tokoh dari negara-negara dunia yang tentunya bisa mengajarkan kita bagaimana sikap tanggung jawab dan rasa malu itu bisa mendominasi daripada hukum yang lebih mengutamakan prosedur.

KORUPSI: APAKAH BENAR KEJAHATAN LUAR BIASA?

OLEH

HENDRASYAH PUTRA

Kejahatan luar biasa, mungkin dibenak kita hanya ada terorisme, korupsi dan narkotika. Beberapa hari yang lalu kejaksaan telah melakukan eksekusi hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkotika yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan.

Sebelum dilakukannya eksekusi mati, duta besar Belanda dan Brasil sempat mempertanyakan hukuman mati tersebut dan mengenai ditolaknya grasi bagi terpidana mati narkotika yang berasal dari Belanda dan Brasil. Walau demikian pemerintah Indonesia tetap tegas dalam penegakan hukum kejahatan narkotika dan menyatakan bahwa kedaruratan peredaran narkoba di Indonesia membahayakan masa depan Indonesia, hal inipun mendapat reaksi dari pemerintah Belanda dan Brasil, kedua negara ini kemudian memanggil duta besarnya dari Indonesia.

Selain kasus narkotika, sebelumnya kejaksaan juga telah melakukan eksekusi hukuman mati bagi terpidana terorisme. Hukuman yang menurut saya keras ini memang kiranya pantas jika dihadapkan dengan kejahatan yang luar biasa.

Tapi bagaimana dengan pelaku tindak pidana korupsi? Sampai saat ini saya belum pernah mendapati pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pidana mati. Dalam pengamatan saya terpidana korupsi malah sering dijatuhi vonis hukuman penjara dibawah lima tahun yang mana hukuman tersebut lebih cenderung mencerminkan tindak pidana ringan dimana ancaman hukumannya dibawah lima tahun.

INDAH DIATAS KERTAS

OLEH:

HENDRASYAH PUTRA

Diatas kertas semua orang mengetahui bahwa sumber daya alam kita begitu banyak, tapi entah mengapa kebodohan, kemiskinan dan buruknya infrastruktur dinegeri ini selalu menjadi realitas yang terbalik dari sumberdaya yang melimpah di negeri ini. Kita juga mengetahui bahwa bahan bakar minyak dan listrik diurusi oleh BUMN seperti Pertamina dan PLN, tetapi kita juga dihadapkan dengan fakta bahwa dua BUMN ini selalu merugi.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa pemerintah selalu merugi di sektor-sektor sumber daya alam yang terkait hajat hidup orang banyak tersebut dikarenakan tidak tepat sasarannya subsidi yang diberikan. Selain itu adanya penyelewengan seperti penyeludupan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu seakan sengaja dibiarkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Unik memang, negeri yang sumber daya alamnya melimpah malah menerima penyumbang terbesar devisanya dari buruh migran dan pajak.

Tak heran kiranya jika kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran tersebut berakibat pada tidak adanya pemerataan pembangunan. Belakangan ada kepala daerah yang meributkan masalah perimbangan keuangan daerah dan pusat yang masih dianggap kurang fair. Benar atau tidak, tentu harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam.

MENGAPA SUSAH MOVE ON?

gambar: http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/

OLEH

HENDRASYAH PUTRA

Mengapa Indonesia susah move on? Mungkin inilah kesimpulan yang saya petik dari pengamatan saya berdasarkan perilaku orang Indonesia terutama dari dunia maya. Hal ini saya amati ketika saya membaca sebuah berita atau informasi di dunia maya tetapi kerap kali tertuju pula pada komentar-komentar para pembaca yang begitu menarik, kadang rasis kadang merendahkan/mencaci  dan tidak beradab dimana jumlah komentr tersebut bisa puluhan bahkan sampai ratusan.

Tak heran rasanya jika orang Indonesia ribut karena berbeda fans klub sepak bola, rusuh karena beda merk motor, beda merk hp saling ejek dan apalagi beda capres masih panas dan mendendam malah.

Menggelikan memang ketika melihat perilaku orang Indonesia ini, apalagi jika keributan tersebut dipicu dari Klub sepak bola B dan R yang tentunya bukan dari Indonesia. Klub nya punya orang dan negara lain tetapi kenapa kita yang harus jadi ribut sesama orang Indonesia? Menggelikan memang tapi inilah fakta unik nya.

TIDAK LEBIH BAIK

Ilustrasi saling tuding dan menyalahkan

Oleh:

HENDRASYAH PUTRA

Adalah menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan ketika kita mengkritik orang lain tetapi malah kita sendiri ternyata tidak lebih baik dari mereka. Seorang teman pernah mengingatkan saya untuk atas apa yang pernah saya kritisi dalam sebuah tulisan yang pernah saya buat, dimana dikemudian hari ternyata saya juga melakukan perilaku yang saya kritik tersebut. Mengerikan memang, tetapi saya berusaha dan berdoa agar perilaku buruk tersebut tidak akan saya lakukan.

Dalam konteks Indonesia kekinian, sejatinya kita sering menjumpai perilaku pengkritik tidak lebih baik dari pada apa yang dikritik. Fakta yang menarik tersebut menjadi menarik ketika kita berbicara penegakan hukum dimana negara kita adalah negara hukum.

Sering kali kita dengar sindiran sinis tentang uang negara yang dikorupsi tetapi mengapa koruptornya tidak ada. Belum lagi dengan isu penyeludupan BBM bersubsidi keluar negeri atau di oplos, tetapi menagapa pelakunya tidak atau sangat sulit untuk ditangkap? Bagi saya ini hanyalah sebagian kecil kejahatan-kejahatan besar yang selalu berulang atau bahkan sengaja dipelihara (dibina).

PROSES DAN HASIL

Oleh:

Hendrasyah Putra

Proses dan hasil, adalah sebuah peristiwa yang selalu muncul dan saling melengkapi satu sama lain. Adalah sebuah hal yang seharusnya dimana proses yang baik akan menghasilkan yang baik pula, walau tidak menutup kemungkinan juga bahwa proses yang baik tidak akan menghasilkan apa yang telah diharapkan. Dalam pengamatan saya pada konteks Indonesia yang kekinian telah terjadi penghilangan “proses” sehingga segala sesuatu hanya tergantung dan bersandarkan pada hasil.

Adalah bagaimana pola “jalan pintas” lebih mendominasi alam pikiran kita untuk mencapai hasil yang diinginkan sehingga sedemikian rupa mengenyampingkan sebuah proses yang seharusnya.

Menarik bagi saya ketika Prof. Ng Aik Kwang dari University of Queensland, dalam bukunya "Why Asians Are Less Creative Than Westerners" (2001) mengatakan bahwa kebanyakan orang asia dalam budaya mereka, ukuran sukses dalam hidup adalah banyaknya materi yang dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta lain). Ini mengapa derajat pada orang Indonesia beberapa atau mungkin kebanyakan sangat tergantung pada pakaian, kendaraan atau iring-iringan yang panjang (pejabat) jika sedang berpergian.

MELAWAN HEDONISME

Presiden Iran menggunakan kemeja sobek

Oleh:

Hendrasyah Putra

Semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke tujuh, pemerintahan Joko Widodo telah banyak mengeluarkan kebijakan. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana Pemerintahan Joko Widodo dalam usaha untuk melawan perilaku hedonis.

Perlawanan perilaku hedonis ini memang diawali dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang saya pikir positif, seperti mengurangi jumlah undangan perkawinan, menghapuskan atau mengurangi kegiatan di hotel atau tempat wisata serta mengurangi perjalanan dinas.

Adalah hal yang baik menurut saya dimana pemerintah harus mencontohkan perilaku hidup sederhana dan bertindak seperlunya saja dalam menyelenggarakan negara yang kemudian hal tersebut diharapkan dapat memicu masyarakat luas untuk tidak berprilaku hedonis, setidaknya tidak terlalu konsumtif.

KORUPSI DIBELA KORUPSI DIPELIHARA

Oleh:

Hendrasyah Putra

Korupsi di Indonesia memang seakan tak ada lagi ujung pangkalnya. Terus menerus muncul dan berjalan sepanjang masa. Isu atau gagasan reformasi ataupun revolusi terhadap penegakan hukum seakan menjadi pemanis bibir dan bahan dagangan para politisi dan pengamat hukum.

Adalah bagaimana perilaku korup itu sebenarnya sudah ada dan melekat disetiap lini masyarakat Indonesia. Sebuah fakta menarik yang saya temukan adalah selevel buruh bangunan rumah sekalipun bisa mengorupsi semen, besi dan paku demi alasan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Sewaktu saya bertanya mengenai alasan utama untuk mendorong terciptanya perilaku korup itu ternyata didorong oleh kondisi dimana yang lain juga seperti itu, maka ia pun tak mengapa melakukan hal yang serupa.

Pada titik ini saya melihat adanya sesuatu ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketidak percayaan itu memang tidak bisa ditebus dengan uang dan perkataan, tetapi dari perilaku yang menjadi bukti atas telah adanya pekerjaan yang berlandaskan kejujuran.

Hak dan kebatilan

Hak dan kebatilan

Oleh:

Hendrasyah Putra

Hak dan batil, adalah musuh abadi dimanapun dan kapanpun. Agama atau bahkan kebudayaan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita sejatinya sudah mengajarkan bahwa kebatilan selalu membawa malapetaka, sedangkan yang hak tentu akan memberikan sebuah kemaslahatan.

Belakangan ini saya sempat merenung tentang fenomena korup yang begitu mengakar sampai pada tingkat orang yang ekonominya lemah sekalipun. Adalah sebuah alasan klasik dimana pemenuhan kebutuhan hidup menjadi faktor utama pendorong terjadinya perilaku korup tersebut.

Yang semakin memilukan bagi saya adalah bagaimana perilaku korup tersebut juga merambah kepada para aktivis. Alih-alih untuk mendorong sebuah pemerintahan yang bebas korupsi, malah hal tersebut dijadikan titik masuk untuk tumbuhnya perilaku korup dengan dalih memasukan orang-orang mereka dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

ATAS NAMA PRAGMATISME JANGAN BAWA DEMOKRASI

Gambar: www.republika.co.id

Oleh: Hendrasyah Putra

Belakangan dunia persepakbolaan nasional kembali menunjukan gairahnya. Adalah kesuksesan tim nasional U-19 Indonesia yang bisa mengakhiri puasa gelar. Selain mengakhiri puasa gelar, tim nasional u-19 Indonesia juga menampilkan permainan yang menarik dan enak untuk di tonton.

Orientasi hasil dan bermain cantik pun menjadi sebuah kolaborasi nan indah di kala dahaga permainan yang indah dan hasil yang baik tak kunjung didapat oleh Tim Nasional Senior.

Adalah Indra Sjafri, seorang pelatih yg bagi saya pribadi tidak begitu terkenal tapi bisa menunjukan bahwa dengan “pengoperasian” sistem persepakbolaan yang baik maka akan menghasilkan sepak bola yang baik, yang indah dan tentunya dapat menghadirkan gelar juara.

Dalam sebuah acara talk show Hitam-Putih  di salah satu stasiun televisi Swasta, Ia bercerita bahwa betapa kecewa dirinya dikala dahulu ketika beliau masih diusia produktif sebagai pemain sepak bola tapi tidak bisa berkembang dan juga tak berkesempatan berpartisipasi mengisi skuad tim nasional senior. Ia juga mengeluhkan bahwa sesungguhnya talenta-talenta terbaik anak bangsa ini begitu banyak, tapi sayangnya tidak bisa berkembang dan mati akibat buruknya “pengoperasian” sistem persepakbolaan Indonesia kala itu.

Ia juga sempat bercerita bahwa dahulu kala untuk masuk sebagai pemain tim nasional ternyata skill dan integritas saja tidak cukup, tetapi juga dengan uang dan kedekatan. Selain itu ia juga sempat mengungkap bahwa dahulu tim nasional selalu diisi orang-orang dari JABODETABEK.

Jika memang benar apa yang dikatakan oleh Indra Sjafri, maka bagi saya buruknya prestasi sepak bola Indonesia adalah hal yang pantas didapat dari sebuah proses yang tidak baik seperti itu.

Beranjak dari “curhatan” Indra Sjafri pada acara talk show itu, dengan melihat lebih dekat dalam konteks Indonesia yang kekinian kiranya pengalaman buruk Indra Sjafri tersebut juga berlaku pada saat sekarang ini.

 Buruknya pengelolaan anggaran negara, pelayanan publik, penegakan hukum dan pelaksanaan pesta demokrasi tentunya menjadi tanda tanya besar bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar.

Dalam pemikiran saya, adalah sangat aneh negara kita yang memiliki jumlah penduduk sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) orang ini tidak bisa menelurkan manusia-manusia yang memiliki integritas?

ATAS NAMA RAKYAT?

sumber gambar: www.jatiluhuronline.com/2011/04/opini-anda.html

 

Oleh: Hendrasyah Putra

Belakangan ini kreatifitas untuk menulis saya seakan terkungkung oleh sebuah pertanyaan itu-itu saja. Kata-kata “Atas nama rakyat” seakan memberikan sebuah jawaban yang abstrak atas kebuntuan ini.

Dari politikus, kelompok masyarakat, cendikiawan, ulama, partai politik, LSM, lembaga penegak hukum, pemerintah dan DPR selalu mengatasnamakan rakyat ketika bertindak dan memutuskan sebuah kebijakan.

Sebuah alasan klasik yang begitu abstrak, mengingat kata-kata rakyat berujung pada indikator “anonim” yang tentunya begitu mudah untuk dicatut dalam hal apapun. Pertanyaan pun mulai muncul ketika pihak lain yang merasa “terganggu” dengan kata-kata atas nama rakyat tersebut membalas dengan ucapan “rakyat yang mana?”

Berbicara Indonesia pada suatu sisi sosiologis, seakan-akan tak akan pernah habis dibicirakan dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Tapi ketika kita mencoba melihat lebih dalam lagi mengenai akar permasalahan yang menjadi biang keladi keburukan di Indonesia seakan hal itu sudah bisa kita finalkan tentang pragmatisme yang begitu akrab dengan masyarakat.

Sempat terpikir oleh saya bahwa kata-kata rakyat tersebut hanya menjadi komoditas pemanis kepentingan. Rakyat yang kemudian sangat diidientikan dengan golongan yang termarginalkan dari satu sisi terbut kemudian menjadi sorotan yang kemudian diblow-up sehingga sempurnalah tujuan dari si pemilik kepentingan.

Masyarakat mungkin menyadari hal tersebut. Saya pikir adagium masyarakat Indonesi kini sudah cerdas bisa menjawab hal tersebut. Masalahnya adalah bagaimana mungkin masyarakat yang cerdas tersebut hanya diam ketika kecurangan jelas-jelas begitu telanjang didepan mata?

MITOS JAJAHAN BELANDA

Sumber gambar : http://carabineri.wordpress.com

Oleh: Hendrasyah Putra

Kita tentutnya sudah tak asing lagi dengan istilah “Otak Belande” (istilah Melayu Pontianak). Walaupun saya bukan seorang ahli bahasa, bagi saya yang awam ini istilah tersebut berarti sebuah perilaku licik, curang dan bermuara kepada suatu perilaku buruk. Anggapan tersebut muncul sebagaimana sejarah yang mengajarkan kita tentang bagaimana Belanda mengadu domba pribumi pada masa kolonial dengan berbagaimacam daya dan upaya.

Iwan Fals pernah mempopulerkan istilah “Bento” melalui lagunya yang sangat melegenda itu. Melihat lirik Bento, saya jadi berfikir bahwa istilah “Bento” dan “Otak belande” ini memiliki sebuah kemiripan dalam hal keburukan dimana seseorang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Dalam konteks kekinian, saya seringkali mendengar masyarakat menyalahkan Belanda yang pernah menjajah Indonesia sehingga perilaku-perilaku “Bento” lebih dominan daripada perilaku Pancasila. Disisi lain masyarakat kerapkali membandingkan negara-negara bekas jajahan Inggris yang “konon” lebih maju, beradab dan bermartabat.

Secara pribadi, sebenarnya saya agak kurang sependapat dengan masyarakat yang terlalu mengkambing-hitamkan Belanda atas menjamurnya perilaku “Bento” serta ketertinggalan Indonesia dari negara-negara bekas jajahan Inggris. Pada titik ini, tentu ada baiknya kita merujuk sejarah dan melihat seberapa jauh penetrasi dari Belanda dalam hal memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia.

MENGIKUTI BUDAYA LOKAL

Pada kesempatan ini, saya ingin memfokuskan masuknya penetrasi asing khususnya Belanda terhadap Indonesia diera tahun 1500. Berikut adalah data-data sejarah yang saya rangkum serta saya edit untuk memperpendek alur tulisan dari buku yang berjudul “Peperangan Kerajaan Di Niusantara” oleh Capt. R.P. Suyono.

“Pada tahun 1596, organisasi dagang Belanda Companie van Verre yang dipimpin Cornelis de Houtman dengan empat buah kapal, diawaki 250 orang dan dilengkapi dengan 100 meriam berlabuh di Banten.

Cornelis de Houtman dan awaknya ketika itu tidak mendapat sambutan yang baik dari Portugis dan tentunya penduduk setempat. Bahkan ketika Cornelis de Houtman datang menghadap Bupati Jayanagara, ia dan beberapa pengawalnya ditangkap.

Karena Cornelis de Houtman mendapatkan perlakuan buruk oleh Bupati Jayanagara, hal  ini memicu kemarahan anak buah Cornelis de Houtman. Akhirnya setelah anak buahnya melakukan bombardir terhadap Banten dan juga tentunya memberikan “tebusan”sebanyak 4.500 gulden, Cornelis de Houtman pun dibebaskan.

Cornelis de Houtman  mungkin bisa dianggap gagal dalam misi perdagangannya, tetapi tidak untuk misi eksepedisi penemuan nusantara. Pada tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia yang dipimpin oleh Admiral Van Neck. Nasib sang admiral mungkin sedang beruntung, karena ketika itu Portugis baru saja diusir dari Banten.

Tak ada makan siang yang gratis, mungkin orang-orang dahalu telah mengenal dan lebih paham dengan istilah ini. Admiral Van Neck yang menghadap Bupati Jayanagara ketika itu diharuskan membayar dimuka sejumlah 10.000 gulden serta harus membayar beberapa ratus gulden ke syahbandar.

Kegagalan Cornelis da Houtman mengajarkan Van Neck untuk tidak jatuh kelubang yang sama. Van Neck menyanggupi biaya yang dikenakan Bupati Jayanagara dan syahbandar. Atas kesanggupannya untuk membayar apa yang telah ditetapkan Bupati, akhirnya ia dibebaskan untuk melakukan aktifitas perdagangan.

Ketika rempah-rempah yang hendak dibawa ke negeri Belanda telah penuh, Van Neck pun segera pergi untuk kembali ke negeri Belanda, ia juga tak lupa mengikuti “budaya lokal” ketika itu untuk memberikan “upeti” kepada raja Banten yang ketika itu masih berumur 3 tahun. Kontan saja Van Neck makin diterima oleh kerjaan Banten dan masyarakat”.

BENTO DAHULU DAN KINI

sumber gambar :http://dhekafirdaus.wordpress.com/2012/03/

Oleh : Hendrasyah Putra

Bento, sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Siapa yang tak kenal lagu ini, musik dan lirik yang begitu asik sering kali didendangkan oleh masyarakat walaupun kadang tak sadar akan pesan moral yang terkandung dalam liriknya.

Bento, dahulu orang-orang mengatakan istilah tersebut diapakai sebagai adagium untuk menyindir Mantan Presiden Soeharto dan antek-anteknya. Kata orang, bento kepanjangan dari “benteng Soeharto”. Walaupun tak jelas juga sumber yang bisa mengungkapkan arti bento tersebut, tapi bagi saya lagu bento berarti sebuah kritikan bagi penguasa-penguasa yang tidak bermoral.

Dahulu korupsi, kolusi, nepotis serta kejahatan HAM berat selalu berada dalam epicentrum penguasa Orde Baru. Hal-hal tersebut hampir kasat mata mengingat pembredelan media dan tentunya pembatasan hak-hak untuk mengeluarkan suara dibatasi secara ketat.

Meskipun demikian, tetap saja ada pejuang-pejuang yang memiliki keberanian untuk tetap bersuara lantang menyuarakan keadialan dan kebenaran. Resiko seperti ancaman penculikan bahkan kematian sekalipun menjadi ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang dianggap sebagai pembakang ini.

Ketika masa jayanya, Bento-bento bebas berkeliaran dan berbuat sesuka hati tanpa harus takut ada kamera dan pena-pena yang memberitakan perilaku buruk mereka. Hukum seakan mati, karena memang hukum buatan manusia sesungguhnya tak lebih dari sebuah alat politik yang dijadikan alat pembenar dan sekaligus menajdi alat pemusnah lawan-lawan politik.

Tapi tak ada yang abadi dimuka bumi ini, zaman berganti, seluruh element masyarakat tergerak untuk melawan dan melakukan perubahan terhadap tindakan yang “tidak memanusiakan manusia”. Para bento pun lari terbirit-birit. Walaupun sempat berkonsolidasi, tapi ternyata gerakan reformasi lebih solid dan kompak dan akhirnya tak bisa lagi dibendung para bento.

Bento-bento pun tiba-tiba menghilang seakan mati seketika ditelan munculnya era reformasi. Bento oh bento, mungkinkah dikau mati suri dan menunggu era diamana engkau akan dibangkitkan lagi.

Lobi Menentukan Posisi

Gambar: http://craigpearce.info

Oleh: Hendrasyah Putra

Sekitar pertengahan tahun 2008, saya jadi teringat ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju  Pontianak. Dalam perjalanan menggunakan pesawat udara itu saya menyepatkan diri untuk membaca sebuah media cetak nasional ternama yang memang disediakan untuk penumpang.

Dalam kondisi agak sedikit mengantuk dan kelelahan kedua bola mata saya tertuju pada sebuah artikel yang berjudul “Lobi Yang Bertanggung Jawab”.

Sayapun kemudian membaca keseluruhan artikel tersebut untuk mengetahui substansi yang ingin disampaikan penulisnya. Ketika selesai membaca artikel tersebut, memang substansi yang yang ingin disampaikan oleh sipenulis tak jauh dari judul yang sebenarnya sangat mudah untuk kita pahami bersama.

Unsur-unsur kebaikan dan tanggungjawab adalah hal yang diusung dalam tulisan tersebut, dan tentunya Ia juga ingin mengingatkan kita bahwa lobi itu bukanlah suatu hal yang negatif, hal yang positif juga tentunya butuh lobi. Mungkin kira-kira seperti itu substansi yang bisa saya tangkap dalam artikel tersebut.

Hanya Sebuah Formalitas

Ketika belakangan sebuah akun twitter TrioMacan2000 (TM2000) menjadi perbincangan didunia maya dan pemberitaan dilayar kaca, sayapun penasaran ingin melihat tweet yang disampaikan akun tersebut.

Melalui situs http://chirpstory.com, saya dengan mudah untuk melihat rangkuman tweet-tweet dari pengguna tweeter yang didokumentasikan oleh situs tersebut.

Iseng-iseng membaca tweet TM2000, saya malah membaca sebuah kumpulan tweet yang berjudul "Kenangan Sewaktu Mencalonkan Diri Sebagai Ketua KPK" by @Dedhi_Suharto .

Isi dari kumpulan tweet tersebut bagi saya tak lebih dari curhatan seseorang yang pernah mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK jilid III. Dalam kumpulan tweet tersebut, memang terungkap bahwa Si Pengguna akun tersebut agak sedikit kecewa dengan seleksi tersebut.

Kata-kata “Memang hasil seleksinya bagus. Tapi mbok ya gak usah pake nulis makalah 4 jam segala kalo sudah ada orang2 yg ditarget lolos” saya kira cukup mengusik sebuah jargon integritas dan independen yang selama ini cukup lekat dengan lembaga tersebut..

IRONI KEMERDEKAAN DAN KEMENANGAN

Oleh:Hendrasyah Putra

67 tahun Indonesia tahun ini terasa begitu berbeda dan spesial. Berbeda mengingat hari proklamasi tahun ini bertepatan dengan bulan suci ramadan dan menjadi begitu spesial karena nikmat hari proklamasi tahun ini menjadi lebih nikmat dengan datangnya hari kemenangan bagi umat Islam (idul fitri).

IRONI KEMERDEKAAN

Ironi kemerdekaan, ya mungkin begitulah sebuah pertanyaan yang begitu banyak muncul di benak orang indonesia. Apakah indonesia sudah merdeka? Hmmm... rasanya hal ini setiap tahun sejak dimulainya keterbukaan akan informasi dan ekspresi pertanyaan-pertanyaan semacam ini semakin menyeruat dan membahana.

Aneh memang, sebuah negara yang telah merdeka selama 67 tahun ini malah menelorkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan sebuah pesan yang begitu pesimis. Seolah tak ada lagi semangat yang membakar jiwa dan raga untuk merubah keadaan seperti dahulu kala, dari bangsa yang terjajah kemudian menajadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.

ilustrasi baliho 17 Agustus

I BREAKING OF HABBITS

Oleh : Hendrasyah Putra

Sudah ganti makanmu, itulah kata-kata yang disampaikan oleh seorang pelawak (Tukul) yang membintangi salah satu iklan layanan masyarakat. Ketika menonton iklan layanan masyarakat yang beberapa minggu belakangan ini sering diputar pada stasiun televisi, terbesit dipikiran saya bahwa ada usaha dari pemerintah untuk mengganti kebiasaan atau mungkin ketergantungan bangsa Indonesia terhadap beras.

I breaking of habbits, sebuah lagu yang pernah di populerkan oleh Linkin Park ini terus memicu saya untuk lebih sensitive lagi dengan melihat realitas yang tentunya sangat mudah ditemukan dalam sebuah laboratorium raksasa yang kita sebut dengan Indonesia.

Ancaman akan pemanasan bumi, kekurangan pangan dan krisis bahan bakar telah menjadi hantu di seluruh dunia. Langkah-langkah strategis pun diambil oleh negara-negara dunia termasuk pula Indonesia.

Maka, dalam pada itu Presiden Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Energi, sebagaimana dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono meminta agar gerakan hemat BBM dan listrik diikuti seluruh elemen masyarakat, termasuk unsur pemerintah pusat dan daerah.

Pers, melalui media cetak, elektronik dan televisi belakangan sempat menjadikan trending topik tentang Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan Energi, hal ini terbukti dengan begitu banyaknya pemberitaan yang mengangkat kebijakan daerah atau Kepala Daerah yang menggunkan kendaraan umum dihari-hari tertentu untuk berangkat ke kantornya.

Mobil Dinas Presiden RI

Ketika kita berbicara tentang penghematan yang di himbau oleh pemerintah, adalah sebuah hal baik tetapi sayangnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Adalah sebuah Ironi dimana Pemerintah yang menghimbau untuk beririt akan bahan bakar minyak tersebut, tetapi mobil-mobil mewah seperti Mercedez-Benz, Toyota Crown, Toyota Corolla, Toyota Fortuner, Nissan Terrano, Nissan Extrail, Honda CR-V berkeliaran dengan menggunakan plat merah dan tentunya dengan konsumsi bahan bakar yang boros.

KOMITMEN ANTI KORUPSI?

Oleh: Hendrasyah Putra

Komitmen anti korupsi? Ya begitulah tanda tanya yang menghantui pikiran saya belakangan ini. Kata-kata “komitmen anti korupsi” kerap kali saya jumpai di media cetak/elektronik bahkan sampai dengan poster, spanduk dan pamflet.

Saya hanya bisa tertegun dan merenungkan kata-kata itu dalam hati sembari mengingat-ingat perilaku orang-orang Indonesia yang dalam kesehariannya begitu dekat dengan hal tersebut.

Sayapun jadi teringat dengan salah satu iklan siraman rohani disalah satu stasiun televisi swasta. Salah satu potongan dari iklan yang menampilkan para penceramah dalam acara siraman rohani tersebut, ada yang mengatakan bahwa untuk mengatasi korupsi hanya ada satu jalan, yakni “hukum mati”.

Kederangan memang sangat mengerikan, tetapi entah mengapa hati ini tidak begitu yakin dengan keberhasilan menekan jumlah korupsi di Indonesia dengan cara seperti itu.

Adalah penting bagi kita untuk sadar, bahwa tidak ada satu cara untuk melawan korupsi. Kita tidak bisa hanya berharap pada sisi penindakan dan memberikan kekuatan yang super pada KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) untuk memberantas korupsi.